Wali Kota: Tanah Wakaf dan Aset Keagamaan Penting Disertifikasi

Pekalongan, Kabar Online
Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz mengatakan, tanah wakaf dan aset-aset keagamaan sangat penting untuk disertifikasi. Tujuannya agar tanah wakaf dan aset keagamaan terlindungi dengan sertifikat sehingga tidak akan hilang dan dijual.

“Karena itu, masyarakat diminta proaktif untuk menyertifikasi tanah wakaf dan aset keagamaan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.

Hal ini ditekankan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan Pembinaan Nadzir dan Sosialisasi Sertifikat Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur yang digelar oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (15/9).

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekalongan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pembinaan nadzir sekaligus sosialisasi sertifikasi tanah wakaf ini,” ungkapnya.

Wali Kota menyampaikan, saat ini ada lebih dari 800 bidang tanah wakaf di Kota Pekalongan yang sampai saat ini belum disertifikatkan. Sehingga, jika ini terus dibiarkan hal ini bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurutnya, tanah wakaf baik berupa tempat ibadah, yayasan dan lain-lain sangat penting untuk disertifikat agar tanah wakaf tersebut terlindungi secara hukum.

“Selaku pimpinan daerah Kota Pekalongan, saya sangat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung percepatan dan permudahan sertifikasi tanah wakaf,” tegasnya.

Ketua BWI Kota Pekalongan H Ahmad Tubagus Surur kepada Kabar Online, Senin (21/9) menjelaskan, tujuan pembinaan sekaligus sosialisasi sertifikat tanah wakaf ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada nadzir mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum lahan tanah wakaf tersebut.

“Sosialisasi ini kami menyasar perwakilan nadzir atau pengelola tanah wakaf di masjid, mushola, dan lembaga yang ada di Kota Pekalongan agar mereka paham mengenai apa tugas dan yang menjadi wewenangnya dalam mengelola harta benda tanah wakaf serta mengetahui bagaimana cara mengurus tanah wakaf di Kantor BPN selaku leading sektornya,” paparnya.

Disampaikan, hingga saat ini pelaksanaan tanah wakaf di Kota Pekalongan sebagian dilakukan masih bersifat perseorangan dan hanya dilandasi asas kepercayaan antar pengurus.

Pihaknya khawatir jika tanah wakaf belum memiliki kekuatan hukum, ditengarai akan memicu pemindahtanganan tanah wakaf atau gugatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pembuatan sertifikat tanah wakaf ini penting, karena rawan diserobot atau diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, seluruh lembaga keagamaan atau warga kami minta segera mendata tanah wakaf yang dimiliki. Tak hanya tanah wakaf saja, bidang tanah milik masyarakat juga diminta untuk disertifikatkan demi keamanan lahan yang dimiliki,” pungkasnya.

Pewarta: Abdul Muiz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Padat Karya Antisipasi Banjir Sasar Empat Titik

Pekalongan, Kabar OnlinePemerintah Kota Pekalongan berupaya mengentaskan pengangguran di Kota Pekalongan salah satunya melalui program padat karya yang digalakkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan. Jelang musim hujan ini padat karya yang melibatkan 276 tenaga ini menyasar empat titik yakni Sungai Bremi di Kelurahan Tirto, normalisasi saluran di Kelurahan Klego, normalisasi saluran di […]

Pemkot Sukses Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut

Pekalongan, Kabar OnlinePrestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kota Pekalongan atas apresiasi dan penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian WTP tersebut secara simbolis diserahterimakan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Pekalongan Wahyu […]